Pasca Deklarasi Kemarin, Dolly dan Jarak Buka Seperti Biasa

Surabaya Inside Deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang dilakukan Pemkot Surabaya bersama Kemensos dan Prov Jatim terkesan hanya sebuah ceremonial belaka karena terbukti tidak mengubah kondisi dilapangan lantaran pernyataan bersama soal penutupan ini terus mendapatkan perlawanan sengit dari warga terdampak yang sepakat untuk tidak akan mentaatinya sampai kapanpun.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat pasca deklarasi alih fungsi Dolly dan Jarak serta alih fungsi Wisma. Pasalnya, warga terdampak, para mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) secara tegas sampai kapanpun akan menolak penutupan lokalisasi terbesar se Asia Tenggara itu, dengan tetap buka seperti biasa.

Kondisi lokalisasi Dolly dan Jarak saat acara deklarasi penutupan di Islamic centre akan dilaksanakan sempat mencekam, karena hampir seluruh warga dan anggota FPL telah siaga penuh di seluruh pintu masuk dan gang untuk mengantisipasi datangnya aparat dengan berbagai senjata sederhana seperti balok dan pentungan.

Koordinator Barisan Bintang Merah Saputro alias Pokemon mengatakan akan terus melawan sampai hak-hak kemanusiaan berupa hak ekonomi dan hak hidup sejahtera terpenuhi. Bahkan sudah menyiapkan gugatan hukum bila deklarasi penutupan dolly disertai dengan surat keputusan (SK) Walikota Surabaya.

"Deklarasi itu tidak ada dasar hukum. Tapi kalau mengeluarkan SK, nanti saya akan pelajari untuk mengajukan gugatan hukum," katanya kemarin.

Tuntutan pihak Dolly dan Jarak sangat jelas. Mereka meminta jaminan ekonomi. Sebab, warga Dolly sama dengan masyarakat secara umum. Pemkot tidak boleh melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warganya. Karenanya, dia meminta agar Pemkot bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan.

Informasi yang berkembang Pemkot surabaya akan memberikan toleransi waktu hingga 5 hari kepada lokalisasi Dolly dan Jarak membuka aktifitas lokalisasinya, namun setelahnya pemkot surabaya akan berusaha melaksanakan penutupan dengan cara persuasif ke warga terdampak. Namun hal ini dtanggapi keras oleh warga yang kontra penutupan karena penolakan adalah harga mati.

"Tolak penutupan lokalisasi adalah harga mati, sampai kapanpun kami tidak akan terpengaruh dengan janji-janji pemkot, karena sudah terbukti bohong semua, artinya warga saya jamin tidak akan menerima rayuan utusan dari pemkot jika misinya untuk penutupan lokalisasi," ujarnya.

Hingga saat ini Warga lokalisasi terlihat tetap siaga dan terus memantau tamu asing yang datang ke wilayahnya, karena merasa terancam dengan masuknya pasukan yang biasanya datang tiba-tiba. (*BeritaJatim.Com)

Artikel Terkait